Evaluasi Pengelolaan Obat Program, Ketersediaan Obat Esensial Buleleng di Atas Standar Nasional

Pengelolaan obat program dan penguatan sistem informasi kesehatan menjadi fokus dalam pertemuan evaluasi penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan Rencana Operasional Pengadaan (ROP) obat program, yang meliputi program HIV/AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM), gizi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Kegiatan berlangsung di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), Selasa (8/9/2026).

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum evaluasi pengelolaan sistem informasi kesehatan, khususnya melalui aplikasi e-Monev Obat dan SMILE, dalam mendukung pencatatan, pemantauan, serta pelaporan pengelolaan obat dan vaksin.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian ketersediaan obat esensial indikator di Puskesmas Kabupaten Buleleng serta ketersediaan vaksin imunisasi dasar telah berada di atas standar nasional. Capaian tersebut menunjukkan dukungan pengelolaan logistik kesehatan dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pelayanan di tingkat fasilitas kesehatan.

Meski demikian, Kementerian Kesehatan memberikan catatan penting terkait optimalisasi ketersediaan obat esensial di Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) sebagai buffer stock atau persediaan penyangga. Penguatan buffer ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan obat di Puskesmas, terutama ketika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), kondisi kedaruratan, maupun kejadian tertentu yang membutuhkan dukungan logistik kesehatan secara cepat.

Ketersediaan buffer obat esensial menjadi penting untuk memastikan pemenuhan 40 item obat esensial yang dibutuhkan dalam menunjang pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas. Dengan demikian, meskipun ketersediaan obat di tingkat pelayanan telah memenuhi bahkan melampaui standar, penguatan stok penyangga di IFK tetap perlu menjadi perhatian.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengelola farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, pengelola aplikasi SMILE, Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), serta pemegang program KIA, gizi, dan ATM.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Berbagai masukan dan hasil evaluasi menjadi bahan penguatan perencanaan kebutuhan serta pengelolaan obat dan vaksin di daerah.

Melalui evaluasi dan penguatan sistem informasi yang dilakukan secara berkala, diharapkan perencanaan kebutuhan obat semakin tepat, pengelolaan logistik kesehatan semakin efektif, serta ketersediaan obat dan vaksin dapat terjamin secara berkesinambungan. Hal ini sekaligus mendukung kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi kondisi rutin maupun situasi kedaruratan kesehatan masyarakat.