Kadinkes Buleleng Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan BPK RI

Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk kooperatif dan mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan yang berlangsung di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Rabu (9/9).

Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Bali diterima secara resmi oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Sucipto, S.Ked., M.A.P.

Dalam sambutannya, Bupati Buleleng menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemeriksaan kinerja oleh BPK RI menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan program dan anggaran pemerintah daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

Adapun pemeriksaan kinerja pendahuluan yang dilaksanakan BPK RI berfokus pada pengelolaan dana pendidikan di berbagai satuan pendidikan. Pemeriksaan mencakup anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, serta bantuan masyarakat yang dialokasikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Buleleng, khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dan Semester I Tahun Anggaran 2026. Selain agenda pemeriksaan kinerja, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Buleleng menyatakan kesiapan untuk mendukung kelancaran seluruh proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Pemkab Buleleng juga berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK RI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Kehadiran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.