Dalam
upaya memperkuat keberlanjutan program penanggulangan HIV di Kabupaten
Buleleng, Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Program
HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menghadiri pertemuan koordinasi yang
diselenggarakan oleh Yayasan Kerti Praja (YKP), Senin (16/11). Pertemuan
tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(PMD), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Perbekel Desa Kaliasem, serta
berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam penanggulangan
HIV di wilayah Kabupaten Buleleng.
Salah satu
isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah keberlanjutan program
HIV pada tahun 2027, khususnya intervensi terhadap populasi kunci PSP. YKP
menyampaikan bahwa pada tahun 2027 tidak lagi tersedia dukungan pembiayaan dari
Global Fund (GF) untuk pelaksanaan program tersebut. Kondisi ini menjadi
perhatian bersama mengingat pentingnya kesinambungan upaya pencegahan,
pendampingan, serta akses layanan kesehatan bagi kelompok populasi kunci.
Sehubungan
dengan hal tersebut, diharapkan adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah
Daerah melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan, seperti Swakelola Tipe
III, hibah, maupun skema pendanaan lainnya agar kegiatan penanggulangan HIV
tetap dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain
aspek pendanaan, penguatan peran masyarakat di tingkat desa juga menjadi salah
satu pembahasan penting. Dinas PMD diharapkan dapat mendorong pemerintah desa
untuk membentuk kader HIV dengan dukungan insentif yang jelas dan
berkelanjutan, sebagaimana halnya kader Posyandu dan Jumantik. Keberadaan kader
di tingkat desa diharapkan mampu membantu meningkatkan edukasi, pendampingan,
serta menjembatani masyarakat dengan layanan kesehatan.
Dalam
pertemuan tersebut juga ditekankan pentingnya optimalisasi peran KPA dalam
memfasilitasi koordinasi lintas sektor, pertemuan rutin, serta penguatan
kapasitas kader HIV. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa,
fasilitas pelayanan kesehatan, YKP, dan LSM menjadi bagian penting dalam
memperkuat upaya penanggulangan HIV secara komprehensif.
Sementara
itu, dari aspek pengelolaan data, seluruh hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh
YKP telah disinkronisasikan dengan data layanan kesehatan. Langkah ini
dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antara Sistem Informasi HIV/AIDS
(SIHA) pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan data RCAD SSR YKP, sehingga
informasi yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi program dapat lebih
akurat dan terintegrasi.
Melalui pertemuan koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan program penanggulangan HIV di Kabupaten Buleleng. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar upaya pencegahan, penjangkauan, pendampingan, dan pelayanan bagi masyarakat tetap berjalan optimal.