Pemerintah Kabupaten
Buleleng menegaskan komitmennya untuk mendasarkan kebijakan dan program
pembangunan pada data faktual dan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata pada
capaian administratif. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Buleleng, Gede
Supriatna, saat membuka secara resmi Kegiatan Diseminasi Hasil Riset Tahun 2025
di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Rabu (10/12).
Kegiatan yang dihadiri oleh
jajaran perangkat daerah ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas
Kesehatan Kabupaten Buleleng, Nyoman Budiastawan, S.KM., M.A.P. Hadir
mendampingi Wabup, Kepala BRIDA Buleleng, Asisten Administrasi Umum Setda
Buleleng, serta Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Dalam sambutannya, Wabup Supriatna menekankan pentingnya sinergi antara data administrasi dan temuan riset di lapangan. "Kita harus memastikan fakta di lapangan serta kebutuhan masyarakat menjadi dasar utama dalam setiap langkah pembangunan daerah," ujarnya. Ia menyoroti peran krusial hasil riset, termasuk Riset Kepuasan Publik yang dilakukan oleh BRIDA Buleleng. Hasil kajian tersebut, disebutkannya, akan menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan kebijakan. Acuan ini khususnya akan diterapkan pada delapan isu strategis, yang mencakup peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penciptaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Wakil Bupati juga menyampaikan strategi adaptasi program. "Berbagai contoh program yang telah berhasil di daerah lain akan dikaji dan disesuaikan untuk diterapkan di Buleleng," jelasnya. Di akhir sambutan, Gede Supriatna menyatakan harapannya. Dengan kolaborasi antara para peneliti dan komitmen kuat seluruh OPD, program-program pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan Buleleng di masa depan.
Kegiatan Diseminasi Hasil
Riset Tahun 2025 ini menandai langkah konkret Pemerintah Kabupaten Buleleng
dalam menguatkan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based
policy) untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih terarah dan tepat
sasaran.