Indonesia Tingkatkan Komitmen Penanggulangan HIV-AIDS

Penanggulangan HIV-AIDS menghadapi berbagai macam tantangan yang kompleks, sehingga membutuhkan tindakan di tingkat nasional, regional, dan global. Mulai dari cakupan pencegahan dan pengobatan HIV; penguatan kualitas pelayanan kesehatan; kepastian ketersediaan obat; regulasi yang tepat dan efektif; penghapusan stigma dan diskriminasi; serta tes dan perawatan yang biayanya jangan sampai memberatkan masyarakat

Indonesia terus meningkatkan komitmen kami dalam penanggulangan AIDS, demikian ditegaskan Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila F. Moeleok, pada High Level Meeting of the General Assembly on HIV/AIDS (HLM) di Markas Besar PBB, New York pada tanggal 9 Juni 2016.

"Sumber daya eksternal akan cenderung menurun, sementara sumber daya nasional terus meningkat seiring dengan jaminan kesehatan nasional yang terus ditingkatkan. Indonesia saat ini mendanai hampir 60% dari total kebutuhan penanganan HIV, dan bertekad untuk meningkatkannya di kemudian hari"

Menteri Kesehatan Nila Moeloek juga menyampaikan berbagai keberhasilan dan tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam menghadapi penyebaran HIV/AIDS.Pilot project yang awalnya hanya mencakup 13 menjadi 135 kabupaten, dan akan ditingkatkan menjadi 230 kabupaten prioritas. Lebih dari satu juta orang telah melakukan tes HIV pada tahun 2014-2015, dibandingkan 200 ribu orang pada tahun 2012.

Di dalam negeri, peningkatan komitmen ini dilaksanakan melalui penguatan sistem kesehatan, utamanya fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di tingkat dasar agar semakin banyak Puskesmas yang mampu berintegrasi dengan program-program kesehatan lainnya serta mencakup layanan seperti klinik tes HIV mobile dan tes viral load.  Selain itu mobilisasi sumber daya guna mendukung upaya dari komunitas dan populasi kunci; penguatan upaya penjangkauan terhadap semua populasi berisiko tinggi; dan pengindentifikasian serta penyebarluasan program penanggulangan HIV-AIDS yang inofatif juga menjadi langkah utama merealisasikan komitmen penganggulangan HIV/AIDS di Tanah Air.
Selain memperkuat komitmen, Indonesia menegaskan bahwa program harm reduction menjadi salah satu yang pertama diterapkan di kawasan ASEAN. Prevalensi HIV di antara kelompok pengguna jarum suntik (Penasun) terus menurun dari 42% (tahun 2011) menjadi 29% (tahun 2015). Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia juga berfokus pada upaya pemberdayaan para wanita pekerja seks (WPS) untuk menolak seks tidak aman tanpa kondom, serta mengalihkan pengguna Narkoba dari hukuman pidana kepada pengobatan (rehabilitasi).
 
Dalam rangkaian kegiatan HLM AIDS, sebagai tuan rumah pelaksanaan Side Event on ASEAN Cities Getting to Zero, Menkes menyampaikan pidato kunci bertema how we can really get to zero. Seperti diketahui, The ASEAN Summit Declaration mengadopsi komitmen sebagai panduan untuk mencapai tujuan Getting to Zero Infections, Zero Discrimination and Zero Deathsdalam penanggulangan HIV-AIDS secara global.

Pertemuan HLM AIDS ini menghasilkan Political Declaration 2016 yang berisi kebijakan dan strategi mengenai pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS. Momen penyelenggaraan HLM sangat tepat setelah peluncuran Agenda Pembangunan 2030, dimana upaya penanggulangan HIV/AIDS merupakan bagian integral dari agenda tersebut. HLM juga meberi kesempatan bagi Indonesia untuk dapat menyampaikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai kepada masyarakat internasional, sekaligus juga belajar dari pengalaman negara lain dalam menanggulangi HIV/AIDS  tegas Dubes Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York.
Delegasi RI dalam HLM AIDS tahun ini terdiri dari unsur Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri RI, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan berbagai organisasi perwakilan dari masyarakat sipil.
-------
Tentang High Level Meeting on AIDS

HLM HIV/AIDS adalah pertemuan 5 (lima) tahunan. Pertemuan sebelumnya dilaksanakan di Markas Besar PBB New York pada tahun 2011. HLM adalah forum untuk menentukan arah dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan HIV, sekaligus sebagai forum pertukaran informasi dan best practices/lesson learnt antara negara anggota PBB. Forum ini bersifat multi-stakeholders, melibatkan tidak hanya pemerintah, namun juga organisasi internasional, parlemen,civil society dan akademisi.

sumber : Kemenkes