Jumat (11/04/2025), Plt.
Kadinkes Nyoman Budiastawan hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Percepatan
Pelaksanaan Program Pembangunan Bali 2025-2030 bertempat di Gedung Wiswa Sabha
Utama, Kantor Gubernur Bali.
Rapat Dipimpin langsung
oleh Gubernur Bali Wayan Koster, dan dihadiri oleh segenap Pimpinan Dinas
terkait baik dari Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota, serta perwakilan dari
berbagai akademisi, dan masyarakat
Dalam arahannya, Gubernur
Bali Wayan Koster menerangkan Pemerintah Provinsi Bali resmi membentuk sejumlah
tim percepatan pelaksanaan program pembangunan Bali 2025-2030 dalam Rapat
Koordinasi yang digelar hari ini.
Visi dan Misi Pembangunan
Bali
Gubernur Bali menegaskan
komitmennya untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang berfokus
pada pelestarian alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Visi ini dijabarkan dalam
22 misi, antara lain penguatan Desa Adat, pengembangan ekonomi berbasis budaya,
serta transformasi digital dan energi bersih.
Tantangan yang
Dihadapi
Bali menghadapi sejumlah
tantangan serius, termasuk alih fungsi lahan sawah, peningkatan sampah,
kerusakan ekosistem, dan kesenjangan ekonomi antara wilayah Sarbagia dan luar
Sarbagia. Selain itu, masalah infrastruktur, narkoba, dan penodaan tempat suci juga
menjadi perhatian utama.
Tim Super Prioritas
Untuk menangani isu-isu
mendesak, dibentuk beberapa tim super prioritas, antara lain:
1.
Tim Pembatasan Plastik Sekali Pakai –
Dipimpin oleh Dr. Ir. Luh Riniti Rahayu, M.Si., tim ini bertugas mengurangi
penggunaan plastik di seluruh sektor.
2.
Tim Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber –
Fokus pada pengelolaan sampah di desa, perkantoran, dan tempat wisata.
3.
Tim Penanganan Kemacetan – Melibatkan Dinas
Perhubungan dan kepolisian untuk mengatasi kemacetan di wilayah padat seperti
Denpasar dan Badung.
4.
Tim Penertiban Wisatawan Asing Nakal –
Mengawasi perilaku wisatawan asing yang melanggar aturan.
Proyek Strategis
Pemerintah juga menyiapkan
proyek strategis, seperti restorasi Pura Besakih, pembangunan pusat olahraga di
Bangli, dan pengembangan jalan baru untuk mengurangi kemacetan, termasuk
underpass Jimbaran dan jalan konektivitas antar-kabupaten.
Peran Aktif Masyarakat
Gubernur menekankan
pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini. “Tim akan
bekerja secara ngayah (sukarela) tanpa membebani APBD,” ujarnya. Masyarakat
diharapkan terlibat dalam pelestarian budaya dan lingkungan.
Tindak Lanjut
Seluruh tim diminta segera
melakukan koordinasi dan melaporkan hasil kerja paling lambat 9 Mei 2025.
Rekomendasi kebijakan, termasuk peraturan daerah baru, akan disusun untuk
memperkuat implementasi program.
Dengan langkah ini, Bali
berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan modern dan pelestarian
nilai-nilai lokal, menuju Bali yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.